Menelisik sejarah yang sekarang “diwariskan” secara turun-temurun kepada generasi bangsa, penulis buku Api sejarah Ahmad Mansur Suryanegara mengistilahkannya dengan sejarah “telur mata sapi”. “Ayam yang bertelur, tetapi sapi yang mendapat nama,” ujarnya.
Begitulah Mansur menyebutnya. Karena menurut dia, ada sejumlah fakta sejarah yang secara sengaja tidak dituliskan untuk menghilangkan peran kalangan yang dihapus tersebut. Salah satu fakta yang sengaja dihilangkan itu adalah peran Islam sebagai penggerak kemerdekaan di negeri ini.
Deislamisasi seolah menjadi term of reference (TOR) dalam penulisan sejarah yang kala itu, pascakemerdekaan, berada di bawah wewenang Departemen Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan. Padahal, dalam sejarah kemerdekaan, Islam melalui Sarekat Islam adalah penggerak pertama kemerdekaan Indonesia. Pada 1919, istilah nasional lahir melalui sebuah Kongres Nasional Sentra Sarekat Islam yang dilangsungkan di Gedung Concordia, Jalan asia Afrika 65 Bandung (sekarang Gedung Merdeka). Saat itu, belum ada tokoh komunis yang kemudian dalam sejarah justru disebut-sebut membantu perjuangan kemerdekaan Indonesia.
Islam juga berperan dalam melahirkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Isi Piagam Jakarta “…dengan berdasar kepada: Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, …” yang saat itu kontroversial, meggambarkan peran tersebut.
Mansur mengatakan, ketika ada penggantian kalimat agar tidak lagi “berbau” Islam, Soekarno berembuk dengan para ulama pascaproklamasi. Kalimat-kalimat yang diganti tersebut kemuadian menjadi lima butir bunyi Pancasila yang diajarkan kepada generasi bangsa.
Saat Soekarno mengumandangkan proklamasi pun, sebenarnya masih ada perjalanan Sang Proklamator yang belum diceritakan sejarah. Soekarno mencari ketenangan batin tentang proklamasi yang penuh tanda tanya kepada para ulama.
Meski harus menempuh perjalanan panjang ke Jawa Timur, itu tetap ditempuh Soekarno untuk bertemu dengan K.H. Hasyim Asyari (Nahdlatul Ulama), lalu Abdul Mukti (Muhammadyah), juga Syekh Musa di Cianjur Selatan. Diceritakan juga saat di Cianjur tersebut, istri serta anak Soekarno yaitu Fatmawati dan Guntur, dititipkan di rumah camat setempat.
Fakta-fakta semacam itu dikaburkan dalam sejarah Indonesia. Dosen sejarah dari Universitas Padjadjaran Bandung itu mengatakan, Departemen Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan dipegang oleh Ki Hadjar Dewantoro yang beraliran kejawen yang menentang Islam.
**
Sejarah acap kali menampilkan banyak muka. Beragam teori dan kesaksian tak jarang saling berlawanan dikemukakan. Amat sering, kepentingan dan kekuasaanlah yang pada akhirnya paling berhasil menuliskan sejarah. “Keseluruhan sejarah seharusnya adalah fakta. Akan tetapi, tak semua adalah sejarah. Penentuan sejarah karena itu harus dilakukan dengan penelitian mendalam atas fakta-fakta, mencari yang paling relevan, “ ujar sejarawan dari Universitas Padjadjaran, Sobana Hardjasaputra.
Kajian mendalam itu pula yang menurut Sobana harus dilakukan dalam melihat sejarah penghilangan tujuh kata buatan Panitia Sembilan dalam rancangan UUD. Alasan bahwa para tokoh yang berkumpul di rumah Laksamana Maeda pada 16 Agustus malam untuk merumuskan teks proklamasi tidak membawa naskah hasil Panitia Sembilan, pantas ditelisik.
Sobana sendiri berpendapat, pembuatan teks proklamasi yang singkat atas usul Soekarno itu lebihdidasarkan pada unsur kemendesakkan yang amat terasa ketika itu. Setelah diculik pemuda ke Rengasdengklok, mau tak mau para pemimpin perjuangan mesti segera membuat keputusan. Disamping itu, situasi keamanan juga jadi pertimbangan. Pemilihan rumah Maeda senagai tempat berunding pastilah bukan sebuah kebetulan. “Keputusan harus dibuat saat itu juga. Kemendesakan ini yang membuat alur sejarah,” ucapnya.
Selanjutnya, sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan, ketika PPKI berkumpul untuk membahas dasar negara dan UUD, dinamika dialog berlangsung.. Sobana menyebutnya sebagai kebesaran jiwa para pemimpin Islam sehingga dengan tulus menempatkan kepentingan persatuan bangsa di atas kepentingan golongan, biar itu merupakan mayoritas. (Amaliya/Ag. Tri Joko Her Riadi/”PR”)***